Standar Kelulusan Nasional Harus Ada, tapi....

PADANG, KOMPAS.com — Standar kelulusan yang diatur pemerintah secara nasional harus ada, tetapi pendekatannya harus diubah sehingga tidak menjadi momok yang menakutkan.

Pendapat itu disampaikan Prof Dr M.Zaim, pakar pendidikan yang juga Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat, saat diminti tanggapan soal keputusan Mahkamah Agung (MA) yang tak membolehkan pelaksanaan UN. Menurut Zaim, UN selama ini seakan menjadi momok yang menakutkan bagi siswa dan menimbulkan kecemasan bagi guru dan orangtua sehingga memberi dampak terhadap gangguan psikologis ketika dilaksanakan.

Namun, lanjut Zaim, jika UN dijadikan sebagai kegiatan normal dengan mengubah pendekatannya, maka hal itu tentu tak akan memberi pengaruh psikologis terhadap siswa di setiap tingkatan serta masyarakat umum.

"Jika tanpa ada standar kelulusan siswa yang terukur, maka tentu sulit bagi sekolah menentukan kualitas pendidikan," katanya di Padang, Kamis (26/11).

Menurut Zaim, mengandalkan penilaian guru semata belum tentu bisa menentukan perkembangan kualitas dan mutu pendidikan. Bahkan, dengan tidak ada standar kelulusan yang jelas sebagai acuan, upaya tersebut tentu memberikan ruang penilaian guru secara subyektif.

"Penting adanya ukuran kelulusan bagi siswa. UN tidak saja melihat apa yang dicapai sekolah, tetapi dalam ketentuan dan peraturan yang ada juga sebagai tolok ukur masuk perguruan tinggi (PT)," katanya.

Menurutnya, di satu sisi memang ada permasalahan, yaitu masih belum siapnya guru-guru dan sekolah untuk mendorong kualitas anak didik. Insfrastruktur atau sarana dan prasarana pendidikan untuk pelaksanaan UN sesuai standar nasional pun masih kurang. Pemerintah pun perlu memperhatikan gangguan psikologis dan mental para siswa sebagai dampak dari penyelenggaran UN.

"Adanya pengaruh dan gangguan kejiwaan terhadap siswa atau anak didik karena UN telah dijadikan sebagai momok yang menakutkan. Inilah yang harus menjadi kajian untuk mencari pendekatan yang tepat dalam menetapkan standar kelulusan secara nasional," katanya.