XIIsosSIJI-education

Belajar Realitas Bisnis ala STTS

2009-11-27T06:54:00.001-08:00

SURABAYA - Banyak cara memberikan ilmu terapan bisnis ke siswa. Salah satunya dilakukan Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (STTS) kemarin. Mereka mengumpulkan 150 siswa SMA se-Jawa Timur untuk mengikuti Virtual Business Challenge (VBC).

Ketua Panitia VBC Jonie Hermanto (SQL) mengatakan, acara itu merupakan rangkaian permainan yang dihelat untuk memberikan gambaran tentang realitas dunia bisnis. Dalam VBC, setidaknya ada 15 jenis bisnis yang dijadikan sebagai simulasi.

Di antaranya bisnis properti dan lelang mobil motor, perbankan, money changer, saham, pegawai pemerintah, pegawai kantor, hingga jasa sebagai seorang model. Dalam permainan itu, peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok. Setiap kelompok tiga siswa.

Dia menjelaskan, dalam permainan itu, panitia mengaplikasikan perangkat-perangkat teknologi. Di antaranya RF ID atau uang berbentuk kartu voucher, SMS gateway untuk mengetahui saldo, dan enskirpsi (sistem kode rahasia).

Cara mainnya, mereka diberi panitia sejumlah uang sebagai modal. ''Uangnya berbentuk RF ID, yaitu uang virtual yang ada dalam kartu,'' ujarnya.

Para siswa lantas diberi keleluasaan untuk mempergunakan uang tersebut. Intinya, uang itu harus bertambah. ''Siapa yang terbanyak mengumpulkan uang, dia yang menang,'' katanya.

Dengan aturan main itu, peserta memutar otaknya untuk mencoba-coba bisnis apa yang banyak menghasilkan uang. ''Permainan ini akan menguji insting bisnis, kerja tim, dan logika berpikir masing-masing peserta,'' ujarnya.

Salah satunya tim dari SMAK St Hendrikus yakni Revaldi Limantara, Renando Sugiarto, dan Edric wijaya. Mereka mencoba menginvestasikan uangnya untuk membeli mobil. Dalam pembelian mobil itu, mereka juga diberikan wawasan tentang perhitungan untung rugi, besar pajak, dan nilai investasinya.

Selain membeli mobil, mereka juga mencoba menginvestasikan dengan membeli saham. Dalam bisnis saham itu, mereka harus menghitung dengan cermat agar mereka mendapat keuntungan.

Ada juga yang memilih bekerja di office seperti yang dilakukan tim dari SMAN 1 Kertosono (Sayida Hanifa, Miftahur Roziqin, dan Fauza Ikhwanul Muslim). Mereka bekerja di office untuk mendapatkan upah.

Dalam lomba itu, pemenang pertama berhak membawa pulang Rp 1,5 juta. Pemenang kedua Rp 1 juta, dan pemenang ketiga mendapat Rp 750 ribu. Dalam lomba ini, pemenang pertama diraih oleh tim dari SMA Frateran. Pememang kedua dari SMAN 5 Surabaya, dan diikuti SMA Petra 2 Surabaya.

Ajak Siswa SMK Dalami Flash

2009-11-27T06:52:00.000-08:00

SURABAYA -Pelajar SMK kini tak lagi dinomorduakan. Wahana pengembangan potensi untuk para pelajar SMK mulai banyak digelar. Salah satunya adalah seminar bertajuk Let's Animate With Flash yang kemarin (7/11) diselenggarakan di Institut Sains Terapan dan Teknologi Surabaya (ISTTS).

Seminar tersebut diprakarsai oleh jurusan D3 Manajemen Informatika ISTTS. Acara itu diikuti 120 pelajar dari enam SMK negeri dan swasta di Surabaya. Antara lain, SMKN 11 Surabaya, SMK Barunawati Surabaya, dan SMK St. Louis Surabaya. Ada pula satu SMA yang ikut berpartisipasi, yakni SMA Pirngadi Surabaya.

Pelatihan tersebut dibagi menjadi dua sesi, yakni basic dan advance. Masing-masing sesi diikuti oleh 60 pelajar. Dalam setiap sesi, peserta dibagi menjadi dua kelas, dengan dipandu oleh praktisi dan mahasiswa senior D3 Manajemen Informatika ISTTS.

Materi yang diberikan mencakup pembuatan flash untuk website dan blog. ''Trend anak muda sekarang kan bikin website dan blog. Materi animasi yang kami berikan untuk aplikasi tersebut," ujar Dwi Yanti H. SPd, humas ISTTS.

Ide untuk menyelenggarakan pelatihan itu bermula ketika dua pelajar salah satu SMK di Surabaya mengikuti on the job training di ISTTS. Ketika training, ternyata ada beberapa materi yang tidak diberikan di sekolah. ''Karena itu, kami merasa perlu untuk menyelenggarakan seminar seperti ini untuk pelajar SMK. Kami nambahi materi yang mereka dapat di sekolah dengan materi yang kami punya. Biar mereka makin siap kerja," papar Yanti.

Dispendik Dinilai Tidak Adil

2009-11-27T06:51:00.000-08:00

Kontroversi Hibah Dana Sarana-Prasarana

SURABAYA - Banyaknya sekolah swasta favorit yang mendapat bantuan dana hibah sarana prasarana (sarpras) membuat DPRD Surabaya penasaran. Komisi C berniat turun ke lapangan untuk melakukan sejumlah verifikasi. Di antaranya, mencari data apakah fisik bangunan sekolah sesuai proposal yang disetujui Dinas Pendidikan (Dispendik) atau tidak.

''Dalam daftar sekolah yang dapat dana hibah itu, memang ada beberapa sekolah dengan kategori sekolah mahal, tapi justru mendapat bantuan besar. Untuk sekolah kecil, justru bantuannya juga kecil,'' kata Ketua Komisi C Sachiroel Alim Anwar kemarin (14/11).

Berdasar fakta itu, dia lantas menyebut bahwa Dispendik melanggar asas keadilan. Sebab, seharusnya sekolah yang favorit -yang menarik SPP di atas Rp 300 ribu dan memiliki banyak murid- tidak perlu diberi dana hibah.

''Seharusnya, Dispendik membuat bagaimana sekolah besar menjadi mandiri. Lha, ini kok malah diberi asupan dana. Ini kan mencurigakan. Sekolah favorit itu bisa menghasilkan dana ratusan juta per bulan dari iuran SPP saja,'' ucapnya.

Dengan begitu, bantuan Rp 50 juta-Rp 75 juta dari Dispendik menjadi tidak berarti bagi sekolah dengan penghasilan besar tersebut. ''Seharusnya, sekolah kecil yang lebih diperhatikan. Kesannya, kok Dispendik mengerdilkan sekolah kecil. Dana sarpras sekolah tidak favorit justru lebih kecil daripada yang favorit,'' paparnya.

Seperti diberitakan, pemkot mengalokasikan dana hibah sarpras Rp 33 miliar selama 2009. Pencairan itu dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dialokasikan Rp 22 miliar. Dana tersebut telah didistribusikan kepada 328 sekolah swasta di Surabaya. Tahap pertama itu sudah dicairkan 29 Oktober lalu.

Nah, saat akan mencairkan tahap kedua sebesar Rp 11 miliar, komisi C mencegahnya. Dewan minta agar pencairan tersebut ditunda dengan alasan pada pencairan tahap pertama diduga terjadi penyimpangan. Di antaranya, sekolah mapan justru dapat bantuan.

Kepala Dispendik Sahudi mengatakan tidak keberatan dengan sikap komisi C yang menunda pencairan tahap kedua itu. Alasannya, sejauh ini belum ada sekolah penerima hibah yang mengajukan komplain ke dinas.

Namun, Sahudi menyatakan siap untuk mengevaluasi kembali sekolah penerima bantuan. Pihaknya akan memverifikasi, apakah sekolah yang masuk daftar memang layak mendapatkan dana segar atau tidak. ''Senin (16/11) saya dan kepala SKPD terkait akan membahas masalah ini agar segera bisa diselesaikan,'' terang Sahudi.

Meski siap mengevaluasi, Sahudi tidak bisa menerima tudingan bahwa instansinya tidak adil. Dia mengatakan, sekolah kecil-besar, favorit-nonfavorit, punya hak yang sama. ''Yang jadi pertimbangan kami adalah apakah mereka memenuhi syarat untuk menerima dana itu atau tidak,'' tegasnya.

Syarat yang dimaksud Sahudi itu, antara lain, izin operasional sekolah masih berlaku dan surat kepemilikan tanah yang akan dibangun. Kalau sewa, ada ketentuan tahun sewa minimal.

Tanding Robot di BG Junction

2009-11-27T06:50:00.001-08:00

SURABAYA - Semakin banyak pihak yang memperhatikan perkembangan dunia teknologi robot. Salah satunya Jurusan Teknik Elektro Universitas Surabaya. Mereka kemarin dan hari ini mengadakan kompetisi robot di Atrium Rainbow BG Junction antarsiswa SMA se-Jatim.

Ada tiga jenis pertandingan yang dilombakan. Yakni, robosimulator, robosoccer, dan futboladiator. Kompetisi tingkat SMA/SMK se-Jatim itu diikuti 32 tim untuk robosimulator dan 14 tim untuk robosoccer. Di antara peserta adalah tim SMAN 1 Gresik, SMKN 2 Pasuruan, SMA Gloria Surabaya, SMAN 4 Bojonegoro, SMAN 5 Surabaya, dan SMAN 1 Tuban.

''Untuk futboladiator, kami membuka pendaftaran bagi siapa saja yang ingin ikut. Tanpa dibatasi jumlahnya dan boleh daftar di tempat lomba,'' ujar Susilo Wibowo, ketua panitia.

Tiap peserta kompetisi robosimulator terdiri atas dua orang. Mereka diwajibkan membuat sebuah program komputer khusus pertandingan futsal. Program tersebut akan diadu dengan program futsal dari tim lain. Seorang wasit akan mengamati jalannya lomba dari sebuah layar komputer yang bisa diakses oleh kedua peserta. Wasit memiliki hak untuk menghentikan pertandingan bila program peserta mengalami eror atau sulit dikendalikan. Pada saat itu peserta dipersilakan mengatur ulang letak pemain futsal yang ada di program masing-masing agar pertandingan berjalan seperti semula.

''Para peserta sudah diberi penyuluhan tentang cara membuat program-program itu,'' kata Susilo yang juga dosen Teknik Elektro Ubaya tersebut.

Sekolah Dminta Tetap Siapkan Murid untuk Hadapi Unas 2010

2009-11-27T06:47:00.000-08:00

DPR Desak Pemerintah Segera Tentukan Siap

JAKARTA - Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta pemerintah meninjau kembali pelaksanaan unas (ujian nasional) memunculkan pertanyaan apakah unas tahun depan (2010) tetap dilaksanakan atau dibatalkan. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menegaskan, sebaiknya sekolah tetap menyiapkan murid-muridnya untuk menghadapi Unas 2010.

''Selama keputusan akhir belum ada, persiapan unas berlangsung apa adanya. Sekolah tetap mempersiapkan siswanya. Perkara nanti, kurang sehari pelaksanaan unas, kemudian harus dihentikan karena keputusannya demikian, ya akan kita patuhi,'' katanya.

Kepada wartawan kemarin, Nuh kembali menegaskan sikap pemerintah yang tetap menghormati keputusan MA. ''Tapi, sampai sekarang saja saya belum melihat dan membaca bunyi putusan itu,'' ujarnya ketika jumpa pers di Depdiknas kemarin sore (26/11).

Seperti diberitakan, MA memutuskan menolak kasasi perkara unas yang diajukan pemerintah melalui info perkara bernomor register 2596 K/PDT/2008. Perkara gugatan warga negara atau citizen law suit yang diajukan Kristiono tersebut diputus pada 14 September lalu.

Majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan subsider para penggugat dan menyatakan bahwa tergugat presiden RI, wakil presiden RI, Mendiknas, dan ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap para warga yang menjadi korban unas. Khususnya, hak atas pendidikan dan hak-hak anak.

Putusan itu juga meminta tergugat meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan unas lebih lanjut. Para tergugat juga diperintahkan meninjau kembali sistem pendidikan nasional. Selain itu, majelis hakim menghukum para tergugat membayar biaya perkara Rp 374.000.

Putusan kasasi itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 yang juga menolak permohonan pemerintah.

"Kami sepenuhnya patuh terhadap keputusan lembaga negara dan siap menjalankannya. Demikian juga jika ada jalur hukum lain setelah kasasi ditolak. Sebab, menurut para ahli hukum, masih ada langkah untuk mengajukan PK (peninjauan kembali),'' tandas Nuh. Karena itu, saat ini Depdiknas berancang-ancang mengajukan PK dan menunggu hasil akhir keputusan tersebut.

Nuh menjelaskan, pemerintah mencoba memahami putusaan kasasi yang dikeluarkan MA terkait keputusan pengadilan tinggi (PT) pada 3 Mei 2007 lalu itu. Ada enam poin keputusan itu. Namun, kata Nuh, tak satu pun dari poin tersebut yang menyebut larangan digelarnya unas. "Kalau melihat keputusan itu (di tingkat PT), tidak ada satu kata pun yang menyatakan tentang dilarangnya pemerintah melaksanakan unas,'' jelas Nuh.

Yang ada, kata Nuh, pemerintah diminta meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, dan akses informasi yang lengkap di seluruh daerah sebelum melaksanakan unas. ''Juga meminta tergugat mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi gangguan psikologi dan mental peserta didik akibat unas,'' ujarnya.

Terkait perintah itu, Nuh menjelaskan, Depdiknas telah melakukan berbagai peningkatan kualitas guru. ''Dalam waktu tiga tahun ini ya pasti ada peningkatan. Seperti, sertifikasi dan pemberian kesejahteraan guru,'' tuturnya.

Demikian pula perbaikan sarana dan prasarana sekolah. ''Kalau berbicara tentang kualitas, tidak pernah selesai. Kalau guru sudah S-1 semua, akan ada tuntutan harus S-2. Jadi, nggak pernah selesai. Karena itu, peningkatan kualitas guru terus dilakukan,'' ungkapnya.

Terkait pemulihan psikologi peserta didik, kata Nuh, pihaknya telah mengeluarkan Permendiknas No 75/2009 tentang ujian nasional yang mengatur adanya ujian ulang. ''Artinya, ini memberikan kesempatan pada siswa yang tidak lulus untuk ikut ujian lagi dan mendapat ijazah formal. Kalau dulu, hanya bisa ikut ujian kesetaraan,'' jelasnya.

Nuh menambahkan, menyusul keputusan tersebut Depdiknas bakal melakukan perubahan terkait pelaksanaan unas 2010. ''Perubahan itu bukan karena adanya keputusan MA. Tapi, bagian dari upaya perbaikan yang selama ini dikeluhkan masyarakat,'' ujar mantan rektor ITS itu. Hal itu terutama menyangkut perbaikan pelaksanaan ujian tersebut.

Nuh menegaskan, unas bukan satu-satunya penentu kelulusan. "Tetap yang menentukan kelulusan adalah sekolah atau guru. Artinya, jika ada peserta didik yang memperoleh nilai 10, tapi menurut gurunya peserta didik itu tidak lulus, dia tidak lulus," katanya. Hasil unas, kata Nuh, digunakan antara lain untuk pemetaan mutu satuan pendidikan, seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, indikator pemberian bantuan kepada sekolah, dan penentu kelulusan peserta didik.

Reaksi Komisi X DPR

Komisi X DPR RI merekomendasikan agar BSNP mengkaji putusan MA sambil menunggu kebijakan resmi dari Mendiknas. Permintaan tersebut muncul saat raker dengan BSNP.

Sebenarnya, raker Komisi X dengan BSNP itu membahas semua standardisasi pendidikan yang disusun BSNP. Namun, perhatian hampir semua anggota komisi yang membidani pendidikan, kesenian, pariwisata, dan kebudayaan itu tertuju terhadap keputusan MA soal unas.

Kritik tajam terhadap pelaksanaan unas dilontarkan sejumlah artis yang duduk di Komisi X. Tubagus Dedi Gumelar alias Miing mengatakan, pemerintah dinilai telah melanggar UU No 20/2003 tentang Sisdiknas. Sebab, UU itu menyebutkan, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan sekolah. Namun, PP 19/2005 tentang standardisasi nasional pendidikan menyebut, evaluasi siswa salah satunya dilakukan melalui unas. ''Ini kan ada kontradiksi antara UU dan PP,'' cetusnya.

Apalagi, kata Miing, dari 8 standar nasional pendidikan (SNP) yang harus disusun BSNP, baru empat standar pendidikan yang selesai disusun. ''Kalau BSNP sudah menyelesaikan semua standardisasi tersebut, baru melaksanakan unas,'' terang politikus FPDIP itu. Zul Fadhli dari Partai Golkar mengatakan, pro dan kontra unas tidak bakal selesai dibahas. Dia hanya mempersoalkan unas sebagai satu-satunya penentu kelulusan siswa. Menurut dia, kebijakan itu mencederai prinsip keadilan peserta didik. ''Karena tak semua sekolah memiliki kualitas pendidikan yang sama,'' jelasnya.

Ketua BSNP Djemari Mardapi mengakui, dari delapan standar pendidikan yang disusun BSNP, standar kelulusan (pelaksanaan unas) merupakan persoalan paling berat yang harus diemban BSNP. Setiap tahun unas selalu menjadi perdebatan. Berbagai persoalan, terutama kecurangan dalam penyelenggaran ujian, juga tak semakin reda. ''Karena itu, kami gandeng PTN. Apalagi, tahun depan (2010) penyelenggara unas SMA adalah PTN. Ini karena hasilnya diintegrasikan dengan seleksi masuk PTN,'' terangnya.

Perbaikan ujian tersebut juga terus dilakukan. Terutama, memberikan kesempatan ujian ulang kepada siswa yang tidak lulus.

Ihwal putusan MA, kata Djemari, pihaknya berjanji mengkajinya secara mendalam bersama Depdiknas. ''Namun, bukan kewenangan kami untuk memutuskan apa pun yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Hal itu kewenangan Mendiknas,'' ujarnya. BSNP, kata Djemari, hanya mengkaji substansi pelaksanaan unas.

Soal Sejarah DII/TII

2009-11-26T00:17:00.001-08:00

1. Sekarmadji Marijan Kartosuwiryo adalah seorang pemimpin DI/TII di daerah…
a.Jawa Barat d.Aceh
b.Jawa Tengah e.Kalimantan Selatan
c.Sulawesi Selatan

2. Mulai tahun berapa muncul gagasan untuk mendirikan NIS?
a.24 April 1946 d.th 1942
b.16 April 1946 e.7 Agustus 1949
c.th 1952

3. Apa nama pesantren milik S.M.Kartosuwiryo di Malangbong?
a.Fatahillah d.Al-Sufah
b.Hizbullah e.Al-muhkri
c.Sufah

4. Kapan Konfrensi Cisayong diadakan?
a.24 April 1946 d.th 1942
b.16 April 1946 e.7 Agustus 1949
c.Februari 1948

5. Kapan S.M.Kartosuwiryo secara resmi memproklamasikan berdirinya NII?
a.24 April 1946 d.th 1942
b.16 April 1946 e.7 Agustus 1949
c.th 1952

6. Siapakah yang ditunjuk oleh pemerintah RI untuk mengajak S.M.Kartosuwiryo kembali ke pelukan ibu pertiwi?
a. Amir Fatah d. Kahar Muzakar
b. Daud Beureuh e.Moh.Natsir
c.Moh.Mahfud Abdurrahaman

7. Kapan dan dimana S.M.Kartosuwiryo berhasil ditangkap?
a.G.Geber,4 Juni 1962 d. G.Geber,th 1942
b.Malangbong,16 April 1946 e. Malangbong,7 Agustus 1949
c. G.Geber,th 1952
8. Amir Fatah adalah pemimpin DII/TII di daerah…..
a.Jawa Barat d.Aceh
b.Jawa Tengah e.Kalimantan Selatan
c.Sulawesi Selatan
9. Pada mulanya Amir Fatah menjabat sebagai…
a.Menteri Pertahanan d.Ketua Uleebalong
b.Komandan laskar Hizbullah e.Gubernur Aceh
c.Ketua PUSA

10. Siapakah pemimpin Angkatan Umat Islam?
a. Amir Fatah d. Kahar Muzakar
b. Daud Beureuh e.Moh.Natsir
c.Moh.Mahfud Abdurrahaman

11. Kahar Muzakar adalah pemimpin DI/TII di daerah…
a.Jawa Barat d.Aceh
b.Jawa Tengah e.Kalimantan Selatan
c.Sulawesi Selatan
12. Gerakan pemberontakan DI/TII Sulsel ini berlangsung pada tahun…
a.1942-1946 d.1948-1967
b.1944-1962 e.1951-1965
c.1946-1962

13. Siapakah pemimpin Batalyon Kemajuan Indonesia?
a. Amir Fatah d. Kahar Muzakar
b. Daud Beureuh e.Moh.Natsir
c.Moh.Mahfud Abdurrahaman

14. Siapakah yang memimpin TRI-Persiapan Resimen Hasanuddin?
a. Amir Fatah d. Kahar Muzakar
b. Daud Beureuh e.Moh.Natsir
c.Moh.Mahfud Abdurrahaman

15. Ditempatkan dimanakah bekas gerilyawan yang tidak lulus tes pemerintah?
a.PNS d.CTN
b.KORPRI e.PPTN
c.Depmenhan

16. Kahar Muzakar tewas pada tanggal …..
a.24 April 1946 d.th 1942
b.16 April 1946 e.7 Agustus 1949
c.3 Februari 1965

17. Siapakah pihak yang bertikai pasca proklamasi Kemerdekaan RI di Aceh?
a.TNI-DI/TII Jateng d. TNI-Hizbullah
b.PUSA-Uleebalong e. TNI-DI/TII Sulsel
c. TNI-DI/TII Aceh

18. Kapan Daud Beureuh memproklamirkan Aceh sebagai bagian dari NII?
a.24 April 1946 d.th 1942
b.16 April 1946 e.7 Agustus 1949
c.20 September 1953

19. Kapan dimulainya Musyawarah Muda Rakyat Aceh?
a.17 Desember 1962 d.th 1942
b.16 April 1946 e.7 Agustus 1949
c.th 1952

20. Apa kapasitas Daud Beureuh selain sebagai Gubernur DII Aceh?
a.Menteri Pertahanan d.Ketua Uleebalong
b.Komandan laskar Hizbullah e.Gubernur Aceh
c.Ketua PUSA

Alamat prediksi soal UNAS 2009

2009-11-25T23:53:00.001-08:00

http://soal-unas.blogspot.com/search/label/prediksi UAN sma 2009

Sekilas UAN 2010 ( Ujian Akhir Nasional )

2009-11-25T23:40:00.000-08:00

TUJUAN DILAKSANAKANNYA UN

adalah menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEGUNAAN HASIL UN

1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
3. Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
4. Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Ujian Akhir Nasional atau biasa disebut UAN adalah bentuk ujian yang akan menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau tidak, dengan mengacu pada kompensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam keompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Usaha tergantung kerja keras anda dalam belajar. Satu hal terakhir yang paling terpenting adalah Strategi UAN . Kuasai Strategi UAN mu sekarang juga supaya kamu berhasil dan tidak gagal sia-sia.

Mengapa sih kita harus lolos UAN/UNAS

Yang jelas jika kita lolos UAN pastinya bangga banget kan Wow…….Yesss…….. itu akan menambah wibawamu dalam kehidupannmu, tentunya kamu akan dipandang lebih.
Ketika kamu bisa lolos UAN tentunya masa depan kamu akan lebih cerah terutama dalam nantinya mencari kerja.
Mengharumkan Nama Sekolahmu tentunya. Semakin banyak siswa yang lolos UAN , tentunya sekolahmu akan disegani.
Akan membahagiakan bagi orang tua kita , tentunya ini merupakan hadiah yang membahagiakan bagi orang tua kita.
Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
Dan banyak lagi hal lainnya.

Hal Pokok Persiapan Dini untuk Lolos UAN

Kita Harus Siap Materi
Menguasai Materi yang akan diujikan, tahu betul jenis jenis soal yang selalu keluar dan tahu betul bagaimana cara menjawab soal-soal itu.

Kita Harus Siap Mental
Kita Harus memiliki rasa percaya diri, kita harus punya keberanian untuk bersaing, berupaya meningkatkan dan mengasah potensi diri, rajin mengejar informasi dan tentunya kita harus tau Prediksinya seperti apa.

Kita Harus Siap Strategi
Strategi itu nantinya yang akan mengalahkan lawan kita, baik itu strategi mengenai cara belajar, maupun strategi - strategi lainnya.. Bagaimana Supaya kita bisa sukses dan lolos pada UAN 2010. Persiapkan diri kamu sedini mungkin masih ada waktu untuk memulai dan belajar baik secara psikis dan mental tentunya dengan belajar, berlatih soal- soal dan juga berdoa.

Menang Lagi, Gugatan Masyarakat soal UN

2009-11-25T23:29:00.001-08:00

Gugatan masyarakat lewat citizen law suit soal penyelenggaraan ujian nasional kembali dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Kasasi yang diajukan pemerintah yang menolak putusan pengadilan tinggi soal kemenangan masyarakat atas gugatan UN dinyatakan ditolak Mahkamah Agung.

Gatot Goeidari dari Tim Advokasi Korban UN dalam acara syukuran kemenangan gugatan UN di Jakarta, Rabu (25/11), menyatakan, informasi ditolaknya kasasi pemerintah soal gugatan UN diketahui dari info perkara pada website Mahkamah Agung bernomor register 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2009.

Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan pemerintah. "Kami sudah cek secara lisan ke panitera maksud putusan menolak itu. Artinya, pemerintah tetap mesti menjalankan putusan dari pengadilan tinggi yang meminta supaya UN ditinjau ulang," kata Gatot.

SNMPTN Dihapus, Ujian Nasional Harus Dibenahi Dulu

2009-11-25T23:27:00.000-08:00

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri diharapkan bisa dihapus pada tahun 2012 karena seleksi masuk perguruan tinggi negeri diintegrasikan dengan ujian nasional. Namun, sebelum pola ini diterapkan, pelaksanaan ujian nasional harus dibenahi terlebih dahulu

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Jumat (6/11), saat menyampaikan Program 100 Hari Menteri Pendidikan Nasional mengatakan, polemik masalah ujian nasional (UN) ini tak akan pernah selesai. Selalu ada pro dan kontra.

”Daripada membahas perbedaan pandangan, akan jauh lebih baik jika berkonsentrasi pada upaya membuat UN lebih baik dan dapat dipercaya,” ujarnya.

Untuk menjamin hasil UN dapat menjadi bahan penilaian ujian masuk perguruan tinggi negeri (PTN), Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia akan terlibat aktif sejak awal penyusunan soal, pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaan UN. Kehadiran PTN pada dasarnya ikut melengkapi dan menyempurnakan proses UN sehingga tidak ada lagi kecurangan-kecurangan. ”Jika hasil UN bisa dipercaya, tidak ada alasan bagi PTN untuk menolak integrasi ini,” kata Nuh.

Tidak langsung

Jika hasil UN dapat dipercaya, kemungkinan besar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) akan dihapuskan pada tahun 2012. Namun, Ketua Umum SNMPTN 2009 Haris Supratno menegaskan bahwa SNMPTN tidak bisa langsung hilang, tetapi akan dilakukan bertahap.

”Benahi dulu pelaksanaan UN. Harapannya 2010 hasil UN, khususnya SMA, bisa dipercaya. Jika sudah bisa dipercaya, tentu tidak ada alasan untuk menunggu sampai tahun 2012. Lebih cepat lebih baik,” kata Haris, yang juga rektor Universitas Negeri Surabaya itu.

Wacana integrasi sistem pendidikan ini sudah disosialisasikan sejak 2008 dan kalangan rektor PTN telah sepakat melaksanakan ”bebas SNMPTN 2012”. Untuk mencapai target itu, rektor PTN di seluruh Indonesia akan mengawasi titik-titik rawan kecurangan, seperti pencetakan hingga distribusi soal. Selain itu, para rektor pun akan membantu guru membuat soal-soal UN.

Ujian Nasional Maret

2009-11-25T23:26:00.001-08:00

Pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama akan dilaksanakan Maret 2010. Jadwal ini lebih cepat ketimbang ujian nasional tahun sebelumnya yang dilaksanakan April 2009.

Jadwal ujian nasional (UN) ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 75 Tahun 2009 tentang UN SMP/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, SMA/Madrasah Aliyah (MA), SMA Luar Biasa (LB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Ajaran 2009/2010. Permendiknas itu ditetapkan di Jakarta, 13 Oktober 2009, oleh Mendiknas Bambang Sudibyo.

Pelaksanaan UN utama untuk siswa SMA, MA, SMA LB, dan SMK dilaksanakan minggu ketiga Maret 2010. Adapun untuk siswa SMP, MTs, dan SMP LB, ujian nasional diselenggarakan pada minggu keempat Maret 2010. UN susulan dilaksanakan seminggu setelah UN utama. Adapun ujian praktik kejuruan untuk siswa SMK dilaksanakan sebelum UN utama.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Suwanto, Selasa (10/11) di Surabaya, membenarkan bahwa pelaksanaan UN akan lebih cepat daripada biasanya. ”Memang info UN pada bulan Maret sudah ada, tetapi sampai saat ini kami masih menunggu petunjuk operasionalnya. Setelah petunjuk operasional diterima, kami akan segera menyosialisasikannya ke sekolah-sekolah,” ujar Suwanto.

Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Edy Tri Baskoro mengatakan bahwa penyelenggaraan UN dipercepat karena akan ada dua kali ujian, yakni ujian utama dan ujian ulangan bagi siswa yang tidak lulus.

”Kami ingin memberikan kesempatan kedua kepada anak didik supaya lebih adil. Kalau nilai UN pertama belum memenuhi standar kelulusan karena mungkin ketika ujian kondisinya sedang kurang sehat, dia akan bisa mengulang pada saat ujian ulangan. Intinya kami ingin penyelenggaraan ujian nasional lebih baik,” kata Baskoro.

Percepatan ini pun, lanjut Baskoro, tidak mengganggu materi pelajaran karena biasanya pelajaran telah selesai diberikan kepada siswa sekitar Februari.

Minimal 5,5

Dalam Permendiknas No 75/2009 disebutkan pula peserta UN dinyatakan lulus apabila memiliki rata-rata nilai minimal 5,5 untuk semua mata pelajaran yang diujikan. Khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran praktik kejuruan minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata UN.

Mata pelajaran yang diujikan untuk siswa SMA/MA program IPA adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi. Adapun siswa SMA/MA program IPS akan mengerjakan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi.

Untuk siswa SMA/MA program bahasa, mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, bahasa asing lain yang dipelajari, Sejarah Budaya/Antropologi, dan Sastra Indonesia.

Adapun mata pelajaran siswa SMK meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Teori Kejuruan. Pelajaran yang diujikan untuk siswa SMA LB lebih sedikit, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Ditemui terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Surabaya Ruddy Winarko mengatakan, dengan adanya permendiknas dan kisi-kisi soal UN, pihaknya segera menyosialisasikan hal itu ke sekolah-sekolah.

Jadwal Unas Maju, Sekolah Diminta Kurangi Libur

2009-11-25T23:25:00.001-08:00

Majunya jadwal ujian nasional sekitar 1,5 bulan harus disikapi sekolah secara responsif. Sekolah disarankan untuk mengurangi jatah liburan semester bulan Desember nanti, dari dua minggu menjadi seminggu. Tujuannya agar persiapan untuk ujian menjadi lebih panjang.

Unas untuk SMP semula dijadwalkan pada minggu kedua bulan Mei, namun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengubahnya menjadi minggu ke-empat bulan Maret. "Karena maju, berarti waktu persiapan unas menjadi berkurang. Makanya sekolah harus bisa mencari alternatif, salah satunya dengan mengurangi waktu liburan," kata Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, Sahari, Selasa (24/11).

Menurut dia, pengurangan waktu liburan dikhususkan bagi siswa kelas IX saja. Pihak sekolah harus mendapatkan persetujuan dewan sekolah terlebih dahulu. "Jangan sampai ada protes dari orangtua karena sekolah dianggap mengganggu kesempatan siswa untuk berlibur," ujarnya.

Sahari mengaku sudah mengumpulkan seluruh kepala sekolah SMP di Bantul terkait perubahan jadwal unas tersebut. Meski dalam peraturan menteri tidak dijelaskan penyebab majunya jadwal unas, Sahari menduga hal itu terkait dengan kebijakan pemberlakukan unas ulangan.

Tahun lalu, unas hanya sekali. Tahun ini digelar dua kali. Bagi yang gagal masih bisa mengulang satu kali lagi. "Unas ulangan rencananya digelar bulan Mei. Karena ada dua kali ujian, makanya jadwal terpaksa dimajukan," jelasnya.

Untuk melatih kemampuan siswa mengerjakan soal-soal unas, pemerintah akan membiayai dua kali kegitan tryout. Disarankan sekolah menambah kegiatan tryout sendiri, minimalnya enam kali.

Secara terpisah. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Bantul, Bambang Edy Sulistiyana mengatakan, persiapan untuk menghadapi unas bukan semata-mata akademik saja. "Kami juga mempersiapakan kondisi psikologis anak-anak. Mereka harus siap secara mental menghadapi unas," katanya.

Mentalitas siswa juga dipersiapkan dengan mengundang para orangtua ke sekolah. Mereka diberi penjelasan agar memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dan memberikan dorongan moril.

Persiapan UN Harus Lebih Awal, Jam Belajar juga Ditambah

2009-11-25T23:23:00.000-08:00

Para siswa SMP dan SMA serta para guru di Sumatera Selatan diimbau membuat persiapan lebih awal karena jadwal ujian nasional dimajukan.

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Ade Karyana, Selasa (24/11), mengutarakan, dimajukannya jadwal ujian nasional dari bulan April 2010 menjadi bulan Maret 2010 berdampak secara psikologis bagi siswa.

"Percepatan jadwal ujian nasional ini bisa membuat siswa grogi. Para siswa harus ditingkatkan rasa percaya dirinya," kata Ade.

Menurutnya, untuk menghilangkan rasa grogi pada siswa, para siswa dan guru supaya menambah jam pelajaran. Meskipun semua materi sudah tersampaikan, tetapi masih diperlukan penguatan dengan jam pelajaran tambahan.

Ade mengatakan, materi pelajaran untuk siswa kelas III yang akan mengikuti ujian harus selesai pada bulan Februari. Waktu yang tersisa sebelum ujian nasional dipakai untuk jam pelajaran tambahan.

Ade menuturkan, guru harus tahu siswa mana yang masih kurang paham. Selain itu, guru harus mempunyai metodologi pengajaran agar siswa lebih paham. Ade menambahkan, target tingkat kelulusan siswa pada ujian nasional tahun 2010 di Sumsel berkisar 96 persen, seperti tingkat kelulusan tahun sebelumnya.

”Kami terus mencari upaya agar tingkat kelulusan siswa tahun 2010 tidak turun meskipun jadwal dipercepat dan rata-rata nilai untuk lulus dinaikkan menjadi 5,5,” kata Ade.

UN Menjebak Sekolah Menjadi Bimbingan Belajar

2009-11-25T23:22:00.001-08:00

Indikator Ujian Nasional (UN) bukan merupakan indikator kualitas pendidikan nasional. Sebagus apapun hasil UN memang tidak mencerminkan kualitas mutu pendidikan nasional.

Demikian hal itu diungkapkan oleh dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unika Widya Mandala Surabaya Dr Anita Lie kepada Kompas.com, Rabu (25/11) di Jakarta. "Asumsinya, meski tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan UN sekalipun, hasilnya tidak akan mencerminkan kualitas mutu pendidikan nasional," ujar Anita.

Anita menambahkan, mutu pendidikan yang dimaksud adalah mutu pendidikan untuk pemerintah, tetapi bukan untuk anak-anak didik. Anita mengaitkan hal ini dengan dimajukannya jadwal UN pada Maret 2010 mendatang.

"Depdiknas terlalu memaksakan, siswa tentu saja stres," ujarnya.

Sebabnya, kata dia, sehubungan dengan UN itu akan dilaksanakan, mulai dari sekolah, guru, pengajar di bimbingan belajar, bahkan sampai orang tua pun menjejali anak didiknya dengan soal-soal tes dan persiapan UN. Padahal sebaliknya, lanjut Anita, hal itu justeru membuang waktu dan perhatian yang seharusnya digunakan untuk proses belajar mengajar.

"Semua pihak (sekolah) terjebak dan berubah seperti halnya sebuah bimbingan belajar. Tak ada lagi suasana belajar yang kondusif bagi anak-anak itu," ujar Anita.

Anita mencontohkan dan sekaligus sangat menyayangkan, bahwa terkait persiapan UN, rata-rata sekolah menyetop kegiatan ekstrakulikuler bagi anak-anak didik yang akan menghadapi UN.

"Padahal justeru di situlah dinamika mereka menuntut ilmu di sekolah," ujarnya.

Pemborosan

Menurut Sekretaris Institute for Education Reform Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen, kebijakan tetap melaksanakan UN tahun depan perlu disoroti oleh masyarakat, khususnya menyangkut soal pemborosan. Abduh mengatakan, pemborosan terjadi akibat dikeluarkannya kebijakan UN ulang bagi siswa yang tidak lulus.

"Dengan model yang seperti ini, UN sampai saat ini tidak memperlihatkan satu hal pun yang menyangkut soal peningkatan mutu anak didik," ujarnya.

Abduh menegaskan, kalau tidak dikritisi oleh masyarakat, kondisi yang terjadi akan terus begini. "UN itu tentu bisa diadakan, tetapi kalau sudah dilakukan perubahan pada kerangka pendidikan nasional yang bermutu secara menyeluruh, namun kenyataannya secara makro hal itu tidak ada sama sekali, tidak ada kompromi," tambahnya.

"Apalagi dengan rencana Depdiknas yang akan menjadikan hasil UN sebagai tiket masuk ke perguruan tinggi negeri, tujuan UN itu sendiri makin membingungkan," ujarnya.

UN Lebih Baik untuk Pemetaan Pendidikan Saja

2009-11-25T23:19:00.000-08:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Para pengamat sepaham bahwa pemerintah harus kembali ke sistem ujian kelulusan yang lama, menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ujian nasional cacat hukum.

Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi dan pengamat pendidikan dari Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (UII) Eko Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah sudah saatnya mengakomodasi putusan MA tersebut dan menghentikan rencana pengajuan peninjauan kembali (PK). Dengan demikian, selama empat bulan ke depan menjelang Maret 2010, pemerintah bisa fokus mempersiapkan pergantian sistem ujian kelulusan.

Seto Mulyadi, atau yang akrab dipanggil Kak Seto, berpendapat bahwa UN tak perlu dihapus. Selain itu, kata dia, pemerintah juga sudah terlanjur menggelontorkan persiapan dan anggaran.

"Tapi, UN bukan lagi ditentukan sebagai penentu kelulusan. Itu hanya dijadikan pemetaan. Dengan demikian, anak bisa lebih jujur dan dijadikan bahan evaluasi," tuturnya kepada Kompas.com, Kamis (26/11).

Kak Seto mengatakan, standardisasi kelulusan tetap didasarkan pada prestasi selama si anak bersekolah. Jadi menurutnya, proses belajarlah yang menentukan.

"UN ditempatkan sebagai bagian dari proses penilaian. Melalui UN pula, pemerintah atau sekolah bisa menggunakannya untuk mengevaluasi sarana dan prasarana pendidikan seperti kualitas guru, kurikulum, dan standar penilaian," ungkapnya.

Sementara itu, Eko Prasetyo dengan tegas berpendapat, UN sebaiknya dihapus seutuhnya. Sistem dan standar ujian kelulusan hendaknya dikembalikan ke sistem dan standar semula, yaitu memberikan otonomi kepada sekolah.

"Kalau begitu kan juga meringankan kerja pemerintah," tegasnya.

Kak Seto dan Eko juga sepaham bahwa selama aplikasi standar belajar-mengajar belum merata secara nasional, jangan pernah lagi menggelar evaluasi nasional karena hal itu melanggar hak asasi generasi muda Indonesia.

Tinjau Ulang Ujian Nasional

2009-11-25T23:16:00.002-08:00

Mahkamah Agung kembali memenangkan gugatan masyarakat lewat citizen law suit terkait penyelenggaraan ujian nasional. Kasasi yang diajukan pemerintah yang menolak putusan pengadilan tinggi soal kemenangan masyarakat atas gugatan ujian nasional dinyatakan ditolak MA (Kompas, 25/11/2009).

Keputusan MA ini menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang esensi pendidikan daripada yang ditunjukkan Depdiknas yang bersikukuh melaksanakan ujian nasional.

Berbagai argumentasi sudah dikemukakan para pakar, pemerhati, praktisi pendidikan, orangtua, dan siswa sendiri untuk menggugat kebijakan ujian nasional. Sementara pemerintah masih akan kembali melakukan upaya hukum terakhir, yakni pengajuan peninjauan kembali. Sebaiknya semua pihak yang terlibat proses hukum ini bersikap arif dan mempertimbangkan realitas penyelenggaraan ujian nasional dan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan.

Indikator mutu

Hasil ujian nasional bukan indikator mutu pendidikan. Model assessment seperti dalam ujian nasional (mengambil bentuk pilihan ganda untuk kemudahan administrasi) menguji kemampuan menghafal fakta dan kemampuan berpikir konvergen. Sementara berbagai persoalan dalam kehidupan membutuhkan kemampuan berpikir divergen, kreativitas, keterampilan memecahkan masalah, daya analisis, dan kemampuan mendesain.

Penetapan standar nasional pendidikan dan evaluasi berdasar ujian nasional dilandasi mitos, ketakutan, dan kelatahan. Dalam berbagai forum pendidikan, perbandingan antarnegara berupa hasil tes anak sekolah sering ditampilkan dan dijadikan alasan pembenaran penyelenggaraan ujian nasional, yang diharapkan memacu prestasi dan daya saing global.

Tampaknya, ketakutan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di AS. Dalam buku barunya, Catching Up or Leading the Way, Prof Yong Zhao asal China yang mengajar di Michigan State University, AS, menyayangkan kebijakan "No Child Left Behind (NCLB)" oleh pemerintahan George W Bush yang mengharuskan ujian matematika, bahasa, dan sains secara nasional. Kebijakan ini dianggap sebagai kediktatoran di bidang pendidikan. Penghargaan terhadap sekolah yang siswanya berhasil dalam ujian nasional dan sebaliknya sanksi terhadap sekolah yang tidak berhasil telah menimbulkan ketersesatan dalam praktik pendidikan.

Buku ini merupakan hasil penelitian Yong Zhao terhadap pendidikan di China. Ironis, China, yang dulu amat menekankan perolehan pengetahuan dengan penghafalan fakta, menyadari kekeliruan. Pada dekade terakhir ini China mulai beralih pada proses pendidikan yang mendorong kreativitas.

China mengakui dan mengagumi sistem pendidikan AS yang berhasil mengantar pemikir, ilmuwan, dan pejuang HAM melalui penghargaan terhadap kreativitas. Justru pada pemerintahan Bush, mutu pendidikan direduksi menjadi hasil ujian standar.

Apakah kebijakan ujian nasional di Indonesia terinspirasi dan didorong oleh ketakutan serupa seperti terjadi di AS? Apa pun latar belakangnya, kebijakan ujian nasional sebagai penentu kelulusan dan indikator keberhasilan institusi pendidikan atau suatu kabupaten/kota harus ditinjau ulang karena telah menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada manfaat dalam praktik pendidikan.

Kerusakan dalam sistem

Yang diuntungkan oleh kebijakan ujian nasional adalah pengelola bimbingan belajar dan penerbit buku-buku soal. Yang menyedihkan adalah ketergelinciran sebagian stakeholders pendidikan dalam menyikapi kebijakan ujian nasional.

Proses di kelas 6, 9, dan 12 berubah menjadi kegiatan bimbingan belajar. Bahkan banyak sekolah sudah mengundang masuk dan meng-outsource-kan pendidikan siswa kepada bimbingan belajar. Yang paling tragis, pendidik terjerumus dalam tindakan tercela, mulai dari pencurian soal, mengganti jawaban siswa, memberi contekan kepada siswa, hingga membiarkan siswa mencontek.

Keterjerumusan ini juga terjadi di AS. Steven Levitt dan Stephen Dubner (Freakonomics) mencermati perilaku para guru di sekolah-sekolah negeri di Chicago yang menampung 400.000 siswa setiap tahun. Data 30.000 siswa per tahun dalam bentuk 100 juta jawaban pada ujian pilihan ganda matematika dan membaca, dianalisis dengan menggunakan algoritma. Ditemukan beberapa kejanggalan pola jawaban yang mengarah pada kecurangan yang dilakukan guru (mengganti jawaban siswa).

Penelitian ini berujung pada pembuktian 5 persen guru di Chicago terlibat kecurangan. Dalam penelitian lain terhadap para guru di Negara Bagian North Carolina, 35 persen guru menyatakan mereka menyaksikan rekannya bertindak curang untuk ”meluluskan” siswanya.

Bagaimana dengan di Indonesia? Sebenarnya kasus-kasus serupa sudah diungkap di berbagai tempat. Pejabat pendidikan di tingkat nasional dan daerah menganggap enteng masalah ini dan menganggapnya sebagai kasus kecil dan tidak berarti.

Mungkinkah kasus-kasus kecurangan dan manipulasi ujian nasional di Indonesia diungkap secara gamblang dan transparan? Bisa saja penguasa pendidikan melindungi dan menjaga ketat data ini sehingga kita tidak pernah tahu secara akurat, seberapa jauh kerusakan telah terjadi dalam sistem.

Namun, beberapa kasus, di mana guru tertangkap basah bertindak curang dan telah diungkap di media, sudah cukup untuk menyatakan kebijakan ujian nasional harus ditinjau ulang. Guru, sosok yang patut ditiru, justru memberi contoh ketidakjujuran karena adanya tekanan sistemik berdasar ujian nasional. Ini merupakan tragedi nasional dan penjungkirbalikan esensi pendidikan.

Standar Kelulusan Nasional Harus Ada, tapi....

2009-11-25T23:16:00.001-08:00

PADANG, KOMPAS.com — Standar kelulusan yang diatur pemerintah secara nasional harus ada, tetapi pendekatannya harus diubah sehingga tidak menjadi momok yang menakutkan.

Pendapat itu disampaikan Prof Dr M.Zaim, pakar pendidikan yang juga Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat, saat diminti tanggapan soal keputusan Mahkamah Agung (MA) yang tak membolehkan pelaksanaan UN. Menurut Zaim, UN selama ini seakan menjadi momok yang menakutkan bagi siswa dan menimbulkan kecemasan bagi guru dan orangtua sehingga memberi dampak terhadap gangguan psikologis ketika dilaksanakan.

Namun, lanjut Zaim, jika UN dijadikan sebagai kegiatan normal dengan mengubah pendekatannya, maka hal itu tentu tak akan memberi pengaruh psikologis terhadap siswa di setiap tingkatan serta masyarakat umum.

"Jika tanpa ada standar kelulusan siswa yang terukur, maka tentu sulit bagi sekolah menentukan kualitas pendidikan," katanya di Padang, Kamis (26/11).

Menurut Zaim, mengandalkan penilaian guru semata belum tentu bisa menentukan perkembangan kualitas dan mutu pendidikan. Bahkan, dengan tidak ada standar kelulusan yang jelas sebagai acuan, upaya tersebut tentu memberikan ruang penilaian guru secara subyektif.

"Penting adanya ukuran kelulusan bagi siswa. UN tidak saja melihat apa yang dicapai sekolah, tetapi dalam ketentuan dan peraturan yang ada juga sebagai tolok ukur masuk perguruan tinggi (PT)," katanya.

Menurutnya, di satu sisi memang ada permasalahan, yaitu masih belum siapnya guru-guru dan sekolah untuk mendorong kualitas anak didik. Insfrastruktur atau sarana dan prasarana pendidikan untuk pelaksanaan UN sesuai standar nasional pun masih kurang. Pemerintah pun perlu memperhatikan gangguan psikologis dan mental para siswa sebagai dampak dari penyelenggaran UN.

"Adanya pengaruh dan gangguan kejiwaan terhadap siswa atau anak didik karena UN telah dijadikan sebagai momok yang menakutkan. Inilah yang harus menjadi kajian untuk mencari pendekatan yang tepat dalam menetapkan standar kelulusan secara nasional," katanya.

Pakar: Pemerintah Jangan Ngotot Laksanakan UN

2009-11-25T23:15:00.001-08:00

PADANG, KOMPAS.com - Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Prof Dr Z Mawardi Effendi, mengharapkan pemerintah agar tidak "ngotot" memaksakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

"Pemerintah mestinya menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi pemerintah atas gugatan masyarakat agar UN tidak dijadikan dasar kelulusan. Hal itu perlu dilakukan pemerintah sebagai pewujudan negara hukum," kata Z Mawardi, di Padang, Kamis.

Rektor UNP itu mengatakan, kemenangan gugatan 58 orang dari berbagai kalangan masyarakat itu membuktikan pelaksanaan UN tidak didukung masyarakat. "Apabila Peninjauan Kembali (PK) pemerintah nanti tidak diterima, maka pemerintah mesti mundur dengan tidak memaksakan UN," kata dia.

Mawardi mengatakan upaya meluluskan siswa semestinya diserahkan kepada kalangan pendidikan di tingkat lokal. "Kembalikan seperti dulu, bentuk panitia lokal untuk menetapkan kelulusan," jelasnya.

Sekolah kejuruan

Terkait persoalan pendidikan saat ini, dia mengatakan, banyak hal yang mesti dibenahi, misalnya, terkait kebijakan pemerintah dalam hal sekolah kejuruan.

Menurut dia, kebijakan pemerintah tentang rasio perbandingan SMK dengan SMU 60:40 tidaklah gampang dalam pelaksanaannya di lapangan.

Ia mengatakan, kendala yang dihadapi adalah dalam hal ketersediaan tenaga guru untuk sekolah kejuruan. Selama ini, rasio guru SMK dengan SMU justru 40:60. Di samping itu, kata dia, sekolah kejuruan itu banyak macamnya. Dengan kondisi itu, siapa yang melakukan pengadaan guru tersebut.

Selama ini, menurut dia, kebijakan pemerintah sangat paradok terhadap sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan kurang diperhatikan, Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK) juga demikian.

Sebelumnya, Rabu, MA menolak permohonan kasasi yang diajukan pemerintah terkait dengan pelaksanaan UN. Dalam laman MA, di Jakarta, Rabu, disebutkan, pemohon dalam perkara tersebut yakni pihak negara cq Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden M. Jusuf Kalla --saat permohonan itu diajukan--, Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo --saat permohonan itu diajukan. Kemudian, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, Bambang Soehendro melawan Kristiono dkk (selaku para termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding). "Menolak permohonan kasasi para pemohon," demikian laman itu menyebutkan.

Selain itu, MA juga membebankan para pemohon kasasi/para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500 ribu.

Putusan itu sendiri diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan hakim agung pada 14 September 2009 dengan ketua majelis hakim Abbas Said, dan anggota Mansyur Kartayasa dan Imam Harjadi.

Dengan putusan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa UN yang selama ini dilakukan adalah cacat hukum, dan selanjutnya UN dilarang untuk diselenggarakan.

Adanya putusan tersebut, sekaligus menguatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada 6 Desember 2007. Namun pemerintah tetap menyelenggaran UN untuk 2008 dan 2009. Pemerintah dianggap telah lalai dalam meningkatkan kualitas guru baik sarana maupun prasarana, hingga pemerintah diminta untuk memperhatikan terjadinya gangguan psikologis dan mental para siswa sebagai dampak dari penyelenggaraan UN.

MA Tolak Kasasi Ujian Nasional yang Diajukan Pemerintah

2009-11-25T23:14:00.001-08:00

JAKARTA - Kendati Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi ujian nasional (unas) yang diajukan pemerintah, Depdiknas bakal tetap mempertahankan pelaksanaan ujian tersebut. Sambil menunggu putusan resmi dari MA, Mendiknas M. Nuh juga berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkara tersebut.

''Sampai sekarang kami belum menerima putusan itu. Kami akan pelajari dulu. Tetapi, kami masih menunggu penyampaian secara resmi,'' ujarnya kemarin (24/11).

Nuh mengatakan, kasasi tersebut belum merupakan keputusan akhir. Menurut dia, masih ada satu tahap keputusan lagi, yaitu peninjauan kembali (PK). ''Setelah upaya akhir dan ada keputusan final, apa pun itu kami akan taat terhadap hukum,'' tuturnya.

Pekan lalu MA menolak kasasi perkara unas yang diajukan pemerintah melalui info perkara bernomor register 2596 K/PDT/2008. Majelis hakim yang memutus kasasi terdiri atas Mansur Kartayasa, Imam Harjadi, dan Abbas Said. Perkara gugatan warga negara atau citizen law suit yang diajukan Kristiono tersebut diputus pada 14 September lalu.

Majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan subsider para penggugat dan menyatakan bahwa tergugat presiden RI, wakil presiden RI, Mendiknas, dan ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap para warga yang menjadi korban unas. Khususnya, hak atas pendidikan dan hak-hak anak.

Putusan itu juga meminta tergugat meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan unas lebih lanjut. Para tergugat juga diperintah meninjau kembali sistem pendidikan nasional. Selain itu, majelis hakim menghukum para tergugat membayar biaya perkara Rp 374.000.

Putusan kasasi itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Desember 2007 yang juga menolak permohonan pemerintah.

Menurut Nuh, karena unas kebijakan nasional, selama masih ada peluang hukum, upaya tersebut akan dilanjutkan. Apalagi, kata dia, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran unas untuk 2010. Kebijakan itu juga disetujui Komisi X DPR RI.

''Sambil menunggu keputusan akhir melalui PK yang kami ajukan, kami tetap melanjutkan rencana,'' terang mantan rektor ITS itu. Apalagi, ungkap Nuh, pelaksanaan unas sudah dituangkan dalam Permendiknas. Jadwal unas juga sudah ditetapkan.

Penolakan MA terhadap kasasi yang diajukan pemerintah mendapat sambutan positif dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Ketua Divisi Monitoring Publik ICW Ade Irawan menilai MA lebih rasional daripada Depdiknas. ''MA lebih memahami aspek pedagogik, ekonomi, dan sosial. Keputusan MA itu sudah tepat,'' ujarnya.

25 Langkah yang Harus Anda Ketahui Agar Dapat Lulus Ujian Nasional

2009-11-24T05:47:00.000-08:00

Kelulusan dalam ujian nasional tidak hanya ditentukan kesiapan dan kesigapan kita menjawab soal-soal ujian dalam waktu 120 menit. Butuh waktu dan persiapan mantap untuk dapat lulus dengan hasil terbaik . Dalam tulisan, penulis menyajikan tips persiapan dan juga tips menghadapi ujian di hari H. Kedua puluh lima langkah yang dituliskan berikut merupakan tips yang dapat Anda pratikkan denganmudah. Tips tersebut sebagian merupakan hal-hal sederhana yang kadang kala dilupakan. Langkah-langkah persiapan ujian ini dibagi menjadi 3 tahap sebagai berikut.A. Saat Ini hingga tiga hari menjelang hari H

1. Belajar dengan cara terbaik sesuai dengan gaya belajar Anda.

2. Perbanyak berkonsultasi dengan guru mata pelajaran dan berdiskusi dengan teman mengenai materi yang Anda rasa belum kuasai.

3. Ikuti kegiatan bimbingan belajar jika memungkinkan dari sisi waktu dan biaya.

4. Miliki panduan materi, soal-soal UN tahun sebelumnya, dan prediksi soal beserta pembahasannya.

5. Ikuti program persiapan belajar yang disiapkan oleh sekolah. Misalnya, bimbingan belajar sore hari.

6. Ikuti try out yang biasanya dilakukan lembaga bimbingan belajar atau Praujian yang biasa di programkan sekolah.

7. Berlatihlah menyelesaikan soal-soal UN atau soal prediksi UN dan periksa sendiri jawaban Anda dengan mencocokkan kunci jawaban yang biasanya tersedia.

8. Siapkan perlengkapan ujian yang Anda butuhkan, seperti pensil, mistar, dan penghapus.

9. Jaga kesehatan agar tetap fit dengan berolah raga dan mengonsumsi makanan bergizi.

10. Berdoa agar dapat lulu UN dan minta didoakan kepada orang tua dan keluarga dekat lainnya.

B. Tiga hari hingga satu hari menjelang hari H

11. Kurangi kegiatan belajar Anda, cukup mengulangi kembali beberapa materi yang Anda anggap perlu. Bahkan jika Anda sudah yakin menguasai materi pelajaran, hentikan saja kegiatan belajar Anda dan manfaatkan waktu untuk istirahat.

12. Bacalah dan ketahui dengan jelas aturan-aturan yang diberlakukan dalam seperti tata tertib pelaksanaan UN.

13. Perbanyak kegiatan hiburan dan kegiatan bersenang-senang lainnya sehingga perasaan Anda menjadi rileks dan tidak terbebani.

14. Pastikan Anda mengetahui jadwal mata pelajaran yang diujikan sehingga Anda betul-betul siap menghadapinya.

15. Periksa kembali perlengkapan belajar Anda. Jika ada yang belum lengkap segera lengkapi.

C. Pada hari H

16. Tidurlah lebih cepat dari biasanya agar fisik Anda prima dan tidak mengantuk saat ujian berlangsung.

17. Siapkan alat tulis menulis yang Anda siapkan pada saat ujian, kartus tes, papan pengalas, dan jam tangan (jika ada) sebelum tidur.

18. Bangun pagi-pagi. Jangan lupa sarapan dan meminta restu kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah.

19. Usahakan tiba di lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai.

20. Jangan lupa membaca doa sebelum memulai menjawab soal.

21. Santai saja, jangan terbebani/tegang pada saat menjawab soal-soal ujian. Tanamkan optimisme dan kepercayaan diri bahwa Anda bisa menjawab dengan benar. Ingat ketegangan dapat membuyarkan konsentrasi Anda!

22. Jaga Lembar Jawaban Komputer Anda agar tetap bersih, tidak terlipat, jangan sama sekali di corat-coret.

23. Kontrol waktu Anda, jangan sampai waktu berakhir tetapi pekerjaan Anda belum selesai. Jika tidak memiliki jam tangan dan pengawas tidak menyampaikan, jangan ragu untuk bertanya kepada pengawas mengenai waktu yang masih tersisa.

24. Periksa kembali jawaban dan data diri Anda sebelum menyerahkan LJK ke pengawas. Pastikan bahwa data diri Anda (nama, nomor ujian, kode sekolah, dan lainnya) terisi dengan benar. Begitu pula pastikan bahwa semua soal telah terjawab.

25. Pastikan LJK Anda telah diterima pengawas sebelum meninggalkan ruangan ujian.

Jika Anda menganggap cara bisa dilakukan silakan dipratikkan. Selamat, semoga lulus ujian!